Kamis, 22/10/2020 Tepat  pukul 10.00 wita Pemerintah Desa Tembuku, mengadakan  sosialisasi tentang Pertades bertempat di ruang rapat Kantor Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Adapun yang hadir pada kegiatan tersebut yaitu : Ari Wijaya selaku Narasumber, dihadiri oleh : Perbekel Tembuku, Ketua BPD Desa Tembuku ,Bhabinkamtibmas Desa Tembuku, Babinsa Desa Tembuku, Ketua FKPM , Pendamping Kabupaten, Pendamping Desa,  Sekdes  Tembuku, Ketua Bumdes Desa Tembuku, Ketua LPM Desa Tembuku, Kadus sepedesaan Tembuku. Sosialisasi dibuka ...

https://youtu.be/iHbOXzHi9GM ...

https://youtu.be/Kk8VAPKmtPw ...

Selasa, ( 20/10) 2020 Kegiatan Posyandu Desa Tembuku di Banjar Dinas Penida Kelod. Di masa pandemi, kegiatan posyandu harus tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan. ...

  Senin, ( 12/ 10 ) 2020 Rapat Pembentukan LPM  Desa Tembuku masa bhakti 2020-2025 dan Karang Taruna yang ada di  Desa Tembuku, rapat diadakan di ruang rapat Kantor Desa Tembuku, yang dihadiri oleh Perbekel Desa Tembuku I Ketut Mudiarsa, Bhabinkamtibmas Desa Tembuku,  Aiptu I Wayan Weda, Babinsa Desa Tembuku,  Serda I nyoman Jujur, Tokoh Masyarakat, . Acara dibuka oleh  Bapak Perbekel Desa Tembuku, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa LPM menyerap Aspirasi yang ada di Desa Tembuku, LPM merupakan kepanjangan tangan dari Desa Tembuku, ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa Tembuku mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis ...

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklahmudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya.Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyatabelum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio terus meningkat sudahdi atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakinlebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merahbagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...